Dangau Tuo Institute

Kebijakan dan Regulasi terkadang merusak geliat perekonomian. Inovasi yang sulit tumbuh dan berkembang, rapuhnya sistem dan kelembagaan ekonomi, membuat ekonomi menjadi melambat serta berpotensi mengarah kepada kemunduran. Apakah pemerintah sudah betul-betul dibutuhkan? Apakah Kebijakan benar-benar menjadi stabilitasator dan fasilitator terhadap pertumbuhan ekonomi atau malah sebaliknya? Akhir-akhir ini, publik dihebohkan dengan kabar tak mengenakkan dari salah satu kepada desa di Provinsi Aceh. Di mana seorang Kepala Desa yang mampu mengembangkan bibit padi, dipolisikan karena sudah menjual bibit yang tak bersertifikat. Hal ini tentunya menjadi sebuah catatan penting betapa rapuhnya kelembagaan pemerintah di negeri ini karena menunjukkan kekuatannya pada inovasi-inovasi kecil yang tumbuh dari masyarakat. Dengan alasan belum disertifikasi, sebuah inovasi menjadi layu , atau bahkan “dilayukan”sebelum berkembang. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak efektifnya per

Oleh : Rio Friyadi " Parang kampuang, tagak dikampuang ". Sebuah frasa yang cukup akrab ditelinga masyarakat pada momen Pilkada ini. Terlebih masyarakat Agam. Hingga Pilkada berakhir, frasa ini akan selalu disemarakkan terutaman oleh timses yang ingin menyasar segmen masyarakat yang memiliki ego sektoral yang tinggi.   Frasa parang kampuang, tagak dikampuang merupakan ajakan untuk berdiri diatas kampung halaman sendiri saat terjadi pertarungan. Pada momen Pilkada ini diartikan sebagai ajang memilih kandidat yang berasal dari asal masyarakat itu sendiri. Setidaknya ada dua basis sektoral, pertama basis agam barat dan timur dan kedua basis Kecamatan.   Salahkah frasa tersebut? Ada salahnya dan ada pula sisi yang dapat dibenarkan. Salahnya cukup jelas, bahwa Pilkada Agam adalah momen mencari pemimpin yang bertanggungjawab kepada Kabupaten Agam secara keseluruhan. Maka orientasi utama dalam memilih pemimpin adalah siapa yang terbaik di Agam, jadi mau di Barat maupun tim

  Pariwisata merupakan sektor perekonomian yang cukup berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah setelah pertanian dan perdagangan. Apalagi bagi daerah yang tidak memiliki kecocokan untuk pertumbuhan industri manufaktur, keberadaan pariwisata bisa dianggap sebagai tonggak kegiatan perekonomian utama untuk mewujudkan kesejahteraan, kemajuan, serta peningkatan jumlah devisa. Oleh karena itu, calon kepada daerah yang akan memimpin daerah dengan karakteristik yang demikian harus menetapkan program unggulan terkait pariwisata yang lebih relevan dan efektif.   Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan karakteristik yang cocok untuk pengembangan pariwisata, sepatutnya harus memiliki formula kebijakan dan program yang tepat saat merumuskan segala hal yang berkaitan dengan penguatan industri pariwisata. Program atau kebijakan yang ditetapkan harus berkenaan dengan bagaimana membentuk iklim serta karakteristik pariwisata yang menarik wisatawan, terutama wisatawa

  Rupiah berada pada titik nadir pasca krisis tahun 1998. Dalam catatan terakhir, kurs rupiah pada posisi Rp14.690 per Dollar AS. Ini bisa difahami sebagai titik bahaya dan Indonesia berada di ambang krisis(lagi)! Apalagi, pada saat Pandemi covid-19 ini, persoalan terus menjelar dan membahayakan fundamental ekonomi Indonesia.  Berbicara tentang krisis, semua negara di dunia ini senantiasa dibayangi oleh krisis. Karena perekonomian dunia saat ini tidak bisa lepas dari kerentanan. Hanya dengan tata kelola yang baik, serta solidaritas yang kuat antara pemerintah dan rakyat, krisis masih jauh. Jika semua itu tidak ada, maka benar apa yang dikatakan Pak Prabowo, Indonesia bisa bubar! Tahun 2016 yang lalu, Presiden Jokowi sempat melontarkan sebuah pandangan tentang Yuan sebagai mata uang acuan. Menurut Beliau, Kurs rupiah-dollar semakin tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, malah hanya mencerminkan cerminan kondisi ekonomi AS saja. Hendaknya, Indonesia sudah mulai menguku

Nilai tukar sebuah mata uang pada dasarnya mencerminkan harga dari mata uang itu sendiri. Karena pada prinsipnya nilai tukar ditentukan oleh kebutuhan ( demand ) dan ketersediaan ( supply ) antara dua mata uang masing-masing negara. Contoh: Rupiah dan Dolar Amerika. Perbandingan dua mata uang ini biasanya dihitung dalam jumlah satuan atau kurs, seperti 1 USD senilai dengan Rp 15.000. Nilai tukar yang ditentukan oleh pasar senantiasa berubah-ubah nilainya, tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan mata uang tersebut. Apabila kebutuhan mata uang seperti dolar meningkat maka nilainya akan menguat dari uang rupiah. Demikian pula, apabila kebutuhan mata uang seperti dolar berkurang, maka nilainya akan melemah dari rupiah. Lantas apa yang menjadi penyebab permintaan terhadap mata uang meningkat? Faktor fundamental yang menjadi penyebab permintaan terhadap mata uang asing seperti dolar meningkat adalah kebutuhan mata uang tersebut untuk transaksi pembelian barang dan jasa

Formula kebijakan seumpama resep pada obat. Ketika Formula dipaksakan pada kondisi negara yang tidak siap, maka pemerintah seperti bermain-main dalam pengelolaan. Laksana dokter yang bermain-main dengan kesehatan pasien-nya. Dukun saja tidak begitu!- (M.A.S) Kartu prakerja merupakan program peningkatan kompetensi kerja yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pembiayaan pelatihan dan insentif pasca pelatihan. Ketentuan dari kartu ini adalah setiap peserta hanya bisa menerima bantuan sekali seumur hidup. Dari sisi anggaran, pemerintah telah menaikkan anggaran program kartu prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Sedangkan dari sisi penerima manfaat, pemerintah telah menambah 2 juta orang penerima menjadi 5,6 juta. Adapun yang menjadi penerima manfaat dari kartu ini adalah masyarakat yang akan memasuki dunia kerja dan masyarakat korban PHK. Selain itu kartu prakerja ini diprioritaskan juga kepada para pekerja dan pelaku usaha kecil yang terdampak oleh pandemi

Dewasa ini kapasitas produksi nasional, UMKM, Indeks harga saham dan nilai tukar rupiah semakin menurun dan mencapai angka terendah dalam lima tahun terakhir. Fenomena ini benar-benar menimbulkan  kekhawatiran sejumlah kalangan. Bahkan para ekonom memproyeksikan krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh covid 19 lebih parah dari krisis ekonomi sebelumnya. Memori kolektif kita selaku bangsa Indonesia tentu masih ingat betapa krisis moneter tahun 1997-1998 membawa dampak luas terhadap kondisi kehidupan bangsa. Tingkat kemiskinan penduduk, pengangguran dan kerawanan sosial di tengah masyarakat berkelindan dengan kondisi makro perekonomian negara. Pengalaman pahit masa lalu memberi pelajaran berharga kepada kita semua, sehingga diperlukan langkah antisipasi agar krisis besar yang pernah melanda negeri ini tidak terulang.   Pandemi Covid 19 ini dapat menjadi titik balik bahwa negara tidak selamanya mampu mengatasi semua masalah sosial dan ekonomi sendirian. Populasi penduduk Ind

Kita mungkin hidup dalam abad yang disebut Neil Postman sebagai “tekhnopoli” (technopoly), yaitu dunia (kultural, politik atau ekonomi) yang dipengaruhi dan dibentuk oleh teknologi. Secara kultural, teknopoli dimaksudkan sebagai menyerahnya kebudayaan terhadap tekhnologi; atau lebih tepat disebut bahwa tekhnologi merajai segenap cara berpikir dan bertindak dalam kebudayaan. Mau atau tidak, kita mesti menerima dan menerapkan tekhnologi dalam hidup ekonomi, sosial dan politik, dan jika ingin “berbicara” pada dunia, kita mesti mengikuti logika tekhnologi; logika transparansi (lebih tepat logika vulgaritas), efisiensi, pragmatis, kecepatan, logika simbol, merek dan tanda, dan seterusnya. Secara politik, tekhnopoli salah satunya berarti bahwa kekuatan “polis” atau negara di masa ini ditentukan oleh penguasaan “tekhnologi”, dan siapa yang menguasai tekhnologi dianggap sebagai penguasa dunia. Itulah sebabnya Trump tampak paranoid dengan penemuan tekhnologi 5G Huawei China, ya

Bencana besar selalu saja menyisakan pelbagai persoalan kemanusiaan dari persoalan kesehatan, sosial hingga ekonomi. Pandemi virus Corona (Covid 19) yang menyerang Indonesia sejak awal Maret 2020 benar-benar menjadi momok menakutkan. Sebagaimana diketahui bahwa wabah ini telah menyerang banyak negara di pelbagai belahan dunia. Bahkan negara adidaya saja sampai bertekuk lutut ketika diserang oleh wabah ini. IMF pada Jumat (27/3) bulan lalu menegaskan bahwa perekonomian global sudah memasuki tahap resesi. Hampir semua negara saat ini termasuk Indonesia menghentikan sebagian aktivitas perekonomian. Mudah untuk disimpulkan bahwa hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari kerusakan pada sejumlah sektor dan sub-sektor ekonomi. Sebagai bagian tak terpisah dari perekonomian dunia tentu kondisi ini berdampak pada perekonomian Indonesia. Banyak negara yang telah mengambil keputusan ekstrem untuk melakukan “lockdown” dan beberapa kebijakan masif dalam rangka mencegah penyebaran vir

Ada sangat banyak hal yang amat menusuk hati dan menghantam akal sehat, tapi hampir semua orang, bahkan juga para ahli dan pemerintah menyatakan bahwa semua baik-baik saja. Sungguh, saya amat kesepian (Cak Nun) Pagi ini, memang terasa seperti pagi-pagi sebelumnya. Udara segar, burung masih berkicau dalam kearifannya, serta masih banyak yang berkelumun menunggu waktu yang tepat untuk memulai pekerjaan di rumah. Agaknya, manusia di negeri ini masih mampu menikmati waktu di saat ketidakpastian yang semakin meningkat. Meskipun semua sudah mengetahui dan sebagian memahami bahwa negeri ini tengah dibayangi krisis besar, namun dalam beberapa hal, kita masih memiliki kultur yang kuat dalam menghadapi itu semua. Kultur tradisional dalam menerapkan upaya bertahan hidup ( jika beras habis, ada singkong dan ubi yang bisa dimakan, jika kopi sirna, ada daunnya yang bisa diseduh ) atau pun budaya mengutuk serta memaki hidup itu sendiri agar terus hidup. Namun, ada perkara besar yang h

Memang sudah diprediksikan sebelumnya, wabah virus covid-19 tidak ditanggapi sedini mungkin itu akan menimbulkan efek lain yang berpotensi mengguncang kestabilan negara. Ketika dalam kenyataannya negara tidak siap menghadapi dampak yang semakin meluas, harus ada beberapa hal yang dikorbankan agar kondisi tidak semakin memburuk. Sebagaimana yang telah dikabarkan beberapa waktu yang lalu, Ibu Sri Mulyani selaku menteri keuangan menyatakan bahwa gaji ke-13 dan THR PNS memerlukan kajian untuk dicairkan tahun ini mengingat belanja pemerintah tengah mengalami tekanan. Namun, beberapa media seperti Kumparan (kumparan.com) sudah terlebih dahulu mengabarkan bahwa dua bentuk pendapatan PNS itu berkemungkinan dihilangkan. Kajian mengenai hal itu tentu harus dilakukan dengan sangat matang. Pemerintah dalam hal ini bukan saja melakukan efisiensi terhadap anggaran, namun pemerintah juga tengah berupaya untuk menjaga tingkat pertumbuhan dan daya beli masyarakat melalui serangkaian keb