Dangau Tuo Institute

Kebijakan dan Regulasi terkadang merusak geliat perekonomian. Inovasi yang sulit tumbuh dan berkembang, rapuhnya sistem dan kelembagaan ekonomi, membuat ekonomi menjadi melambat serta berpotensi mengarah kepada kemunduran. Apakah pemerintah sudah betul-betul dibutuhkan? Apakah Kebijakan benar-benar menjadi stabilitasator dan fasilitator terhadap pertumbuhan ekonomi atau malah sebaliknya? Akhir-akhir ini, publik dihebohkan dengan kabar tak mengenakkan dari salah satu kepada desa di Provinsi Aceh. Di mana seorang Kepala Desa yang mampu mengembangkan bibit padi, dipolisikan karena sudah menjual bibit yang tak bersertifikat. Hal ini tentunya menjadi sebuah catatan penting betapa rapuhnya kelembagaan pemerintah di negeri ini karena menunjukkan kekuatannya pada inovasi-inovasi kecil yang tumbuh dari masyarakat. Dengan alasan belum disertifikasi, sebuah inovasi menjadi layu , atau bahkan “dilayukan”sebelum berkembang. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak efektifnya per

Bencana besar selalu saja menyisakan pelbagai persoalan kemanusiaan dari persoalan kesehatan, sosial hingga ekonomi. Pandemi virus Corona (Covid 19) yang menyerang Indonesia sejak awal Maret 2020 benar-benar menjadi momok menakutkan. Sebagaimana diketahui bahwa wabah ini telah menyerang banyak negara di pelbagai belahan dunia. Bahkan negara adidaya saja sampai bertekuk lutut ketika diserang oleh wabah ini. IMF pada Jumat (27/3) bulan lalu menegaskan bahwa perekonomian global sudah memasuki tahap resesi. Hampir semua negara saat ini termasuk Indonesia menghentikan sebagian aktivitas perekonomian. Mudah untuk disimpulkan bahwa hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari kerusakan pada sejumlah sektor dan sub-sektor ekonomi. Sebagai bagian tak terpisah dari perekonomian dunia tentu kondisi ini berdampak pada perekonomian Indonesia. Banyak negara yang telah mengambil keputusan ekstrem untuk melakukan “lockdown” dan beberapa kebijakan masif dalam rangka mencegah penyebaran vir

Ada sangat banyak hal yang amat menusuk hati dan menghantam akal sehat, tapi hampir semua orang, bahkan juga para ahli dan pemerintah menyatakan bahwa semua baik-baik saja. Sungguh, saya amat kesepian (Cak Nun) Pagi ini, memang terasa seperti pagi-pagi sebelumnya. Udara segar, burung masih berkicau dalam kearifannya, serta masih banyak yang berkelumun menunggu waktu yang tepat untuk memulai pekerjaan di rumah. Agaknya, manusia di negeri ini masih mampu menikmati waktu di saat ketidakpastian yang semakin meningkat. Meskipun semua sudah mengetahui dan sebagian memahami bahwa negeri ini tengah dibayangi krisis besar, namun dalam beberapa hal, kita masih memiliki kultur yang kuat dalam menghadapi itu semua. Kultur tradisional dalam menerapkan upaya bertahan hidup ( jika beras habis, ada singkong dan ubi yang bisa dimakan, jika kopi sirna, ada daunnya yang bisa diseduh ) atau pun budaya mengutuk serta memaki hidup itu sendiri agar terus hidup. Namun, ada perkara besar yang h

Memang sudah diprediksikan sebelumnya, wabah virus covid-19 tidak ditanggapi sedini mungkin itu akan menimbulkan efek lain yang berpotensi mengguncang kestabilan negara. Ketika dalam kenyataannya negara tidak siap menghadapi dampak yang semakin meluas, harus ada beberapa hal yang dikorbankan agar kondisi tidak semakin memburuk. Sebagaimana yang telah dikabarkan beberapa waktu yang lalu, Ibu Sri Mulyani selaku menteri keuangan menyatakan bahwa gaji ke-13 dan THR PNS memerlukan kajian untuk dicairkan tahun ini mengingat belanja pemerintah tengah mengalami tekanan. Namun, beberapa media seperti Kumparan (kumparan.com) sudah terlebih dahulu mengabarkan bahwa dua bentuk pendapatan PNS itu berkemungkinan dihilangkan. Kajian mengenai hal itu tentu harus dilakukan dengan sangat matang. Pemerintah dalam hal ini bukan saja melakukan efisiensi terhadap anggaran, namun pemerintah juga tengah berupaya untuk menjaga tingkat pertumbuhan dan daya beli masyarakat melalui serangkaian keb

Isu utang selalu menarik untuk diperbincangkan. Ada begitu banyak bumbu sensasi kala isu ini diangkat. Pada dasarnya utang negara digunakan untuk menutupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, utang negara diperuntukkan sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian negara. Apalagi program pembangunan infrastruktur negara yang cukup ekspansif tentu memerlukan dana yang besar, sedangkan sumber penerimaan negara tidak cukup memadai untuk menutupi. Belum lagi amanat Undang-Undang menegaskan bahwa belanja APBN untuk daerah sebesar 26 % (termasuk di dalamnya 10 % dana desa), 20 % untuk pendidikan, dan 5 % bagi sektor kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar 75% dari Rp 2.609 triliun pada 2014 menjadi Rp 4.572 triliun pada Mei 2019. Apabila dibandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tren utang pemerintahan Jokowi jauh lebih tinggi. Pada periode kedua SBY, utang pemerintah hanya naik 64 %. S

source: RMOL Ekonomi terus bergerak menuju keseimbangannya. Ketika terjadi permasalahan pada beberapa sektor, dampaknya akan tampak begitu jelas sehingga akan memperlebar guncangan tersebut dan bisa saja akan menimbulkan perlambatan ekonomi yang semakin parah. Melihat persoalan ini, tentu saja titik keseimbangan tersebut berada pada titi yang tidak ideal. Sudah menjadi hukum mutlak di dalam kehidupan, apabila salah satu unsur diganggu atau mengalami guncangan, maka stabilitasnya akan terganggu dan tentu akan menimbulkan kekacauan. Persoalan ini, bisa kita lihat pada keseimbangan yang ada pada makroekonomi, baik itu keseimbangan di sektor riil, moneter, maupun keseimbangan eksternal. Semua unsur di dalamnya mempengaruhi kondisi keseimbangan di dalam jangka pendek dan jangka panjang, sehingga semuanya harus diperhatikan. Di antara sektor-sektor tersebut, keseimbangan di sektor riil memang memiliki perhatian yang cukup besar. Selain menyentuh aspek kehidupan masyarakat ba

Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga merupakan dua hal utama di dalam perekonomian yang senantiasa dibicarakan dan bahkan tanpa jeda. Mulai dari pembicaraan di kelas, ruang diskusi, ruang siding badan legislative, hingga obrolan hangat di kedai kopi pengisi kehampaan malam minggu para tuna asmara. Perkara ini seolah terus bergulir tanpa konklusi nyata yang bisa memberikan perubahan yang signifikan, atau setidaknya memperkuat pemahaman masyarakat terkait dua indikator utama dari fundamental makroekonomi ini.  Indonesia sebagai negara industry baru dan pasar berkembang (emerging market) terus berupaya memperkuat instrument kebijakan guna menjaga kondisi yang ideal dari dua hal tersebut. Ups! Jangan arahkan dulu pikiran tuan-tuan ke proses politik perumusan kebijakan yang dilakukan oleh para politisi, ini berada di dalam ranah teoritis dan teknis di kalangan perangkat kebijakan ekonomi yang sejatinya harus steril dari pengaruh kepentingan politik manapun. Ini berkaitan denga

pict source : detik.com Kebijakan Publik pada hakikatnya berperan sebagai pengendali atas keseimbangan yang ada pada suatu negeri. Kuatnya kelembagaan serta tajamnya penelaahan masalah menjadi hal penting yang harus dipenuhi guna mencapai perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan guncangan yang menggangu keseimbangan. Dalam filosofi ekonomi publik dan ekonomi makro, kebijakan berperan penting dalam mengarahkan pergerakan suatu negara dalam   menuju kematangan. Kendatipun negara-negara maju di dunia memulai langkah dengan memisahkan diri dari kebijakan pemerintah, dan bahkan secara radikal mengatakan kebijakan pemerintah sebagai pengganggu kondisi sosial dan ekonomi, namun pada tahun 1930an Keynes melalui The General of Theory secara implisit dan eksplisit menegaskan tentang pentingnya kebijakan dalam mencapai keseimbangan umum. Rumusan dalam permodelan IS-LM atau keseimbangan di sektor rill dan pasar uang yang dicapai dengan penguatan kebijakan fiskal dan

sumber: jawa pos Persoalan pertanian holtikultura masih menyimpan permasalahan yang rumit dan tidak jarang menimbulkan guncangan yang signifikan terhadap perekonomian. Permasalahan harga yang flutuatif hingga minimnya diversifikasi produk, sehingga persoalan ini terjebak dalam lingkaran setan dan membuat petani tidak bisa keluar dari hal tersebut. Di antara produk pertanian yang seringkali masuk ke dalam permasalahan adalah produk pertanian dari tanaman gambir. Petani yang sudah terbiasa menjual hasil pertanian ke pengumpul/tauke. Di samping praktis dan lebih cepat, petani tidak perlu memikirkan bagaimana produk tersebut masuk ke pasar utama, cukuplah itu menjadi urusan Tauke saja. Sejatinya, dalam jangka pendek persoalan ini tidaklah masalah. Petani tidak perlu memikirkan seluruh bauran pemasaran untuk menyampaikan produk ke konsumen, Petani hanya perlu menyediakan produk, persoalan harga, promosi, dan pendistribusian cukup menjadi urusan para Tauke. Namun, dalam jang