Skip to main content

Posts

Showing posts with the label SDGs

Tentang Antisipasi Dampak Ekonomi Dari Wabah Covid-19 : Penerapan Prinsip Benteng Pertahanan

Hingga tulisan ini dimunculkan, belum ada semacam himbauan ataupun gerakan bersama yang menyasar menjaga kestabilan perekonomian yang muncul dari dampak penyebaran virus Covid-19. Kita masih terfokus pada upaya pencegahan penyebaran virus, penguatan tenaga kesehatan beserta kelengkapan alat-alat kesehatan yang ada. Pemerintah masih terus berupaya untuk menempuh cara lain untuk tidak mengambil langkah lock-down , dan masih menekankan himbauan social-distancing . Meskipun himbauan tersebut masih belum diindahkan masyarakat sepenuhnya. Banyak faktor mengapa himbauan social-distancing dan beraktivitas di rumah tidak diterapkan secara sempurna. Padahal, kondisi terus menunjukkan perkembangan yang memprihatinkan. Bisa saja setiap kita melakukan himbauan untuk tetap di rumah dan tidak panik, namun sebuah himbauan jika tidak disertai dengan penanganan yang signfikan, itu sama saja melakukan pembiaran. Pemerintah seharusnya mulai melakukan tindakan yang terintegrasi dan harus meli

Wacana Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor : Halusinasi Di Era IR 4.0 dan Society 5.0

source: RMOL Ekonomi terus bergerak menuju keseimbangannya. Ketika terjadi permasalahan pada beberapa sektor, dampaknya akan tampak begitu jelas sehingga akan memperlebar guncangan tersebut dan bisa saja akan menimbulkan perlambatan ekonomi yang semakin parah. Melihat persoalan ini, tentu saja titik keseimbangan tersebut berada pada titi yang tidak ideal. Sudah menjadi hukum mutlak di dalam kehidupan, apabila salah satu unsur diganggu atau mengalami guncangan, maka stabilitasnya akan terganggu dan tentu akan menimbulkan kekacauan. Persoalan ini, bisa kita lihat pada keseimbangan yang ada pada makroekonomi, baik itu keseimbangan di sektor riil, moneter, maupun keseimbangan eksternal. Semua unsur di dalamnya mempengaruhi kondisi keseimbangan di dalam jangka pendek dan jangka panjang, sehingga semuanya harus diperhatikan. Di antara sektor-sektor tersebut, keseimbangan di sektor riil memang memiliki perhatian yang cukup besar. Selain menyentuh aspek kehidupan masyarakat ba

Memajukan Sumatera Barat Dengan Wisata Halal : Sebuah Asa atau Hanya Khayalan?

pict source: fajar.co.id Akhir-akhir ini publik Sumatera Barat dikejutkan oleh pendapat salah seorang Politisi PDIP yang memberikan suatu pandangan terkait kemajuan Pariwisata Sumatera Barat. Penekanan yang beliau kemukakan terkait dengan kekeliruan penerapan konsep wisata halal yang diasumsikan secara kuat menjadi penghambat perkembangan pariwisata di Sumatera Barat. Premis yang mendukung asumsi ini yaitu mengungkapkan wisata halal dipandang sebagai konsep pariwisata yang eksklusif karena menyasar wisatawan dari negara-negara muslim saja, padahal wisatawan dari negara muslim itu sendiri lebih memilih Bali dan Bogor sebagai destinasi wisata di Indonesia, padahal Sumatera Barat lebih tepat untuk dipilih karena sudah jelas menerapkan konsep wisata halal. Harus diakui bahwa pandangan ini menunjukkan keresahan dari seorang tokoh yang mungkin sudah gerah dengan perkembangan perekonomian Sumbar hingga saat ini tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini juga diha

Wisata Ramah dan Universalitas Wisata Halal Dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

pict source : portonews Ketika Bali Diusulkan sebagai salah satu kawasan wisata halal, banyak yang mempertentangkan hal tersebut karena memandang adanya semacam pengketatan dan tentunya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi Bali sebagai ikon utama pariwisata Indonesia di mata dunia, tentu akan mengalami semacam goncangan ketika ada kawasan di Pulau Bali dijadikan sebagai kawasan wisata halal. Kendati pun demikian, asumsi tersebut tidaklah benar jika masyarakat bisa memahami bagaimana esensi pariwasata di era ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Ketika masyarakat di negara maju memiliki kebutuhan yang tinggi akan sisi kebudayaan masyarakat yang masih kental, sejatinya pariwisata halal bisa dijadikan sebagai core-basic dalam pengembangan pariwisata yang berbasis nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat, terutama di Indonesia yang sejatinya memiliki nilai kebudayaan yang akrab dengan nilai-nilai keislaman.

SDGs dan Ekonomi Pertanian Rakyat : Mengurai Persoalan Gambir dan Optimalisasi Hilirisasi Produk

sumber: jawa pos Persoalan pertanian holtikultura masih menyimpan permasalahan yang rumit dan tidak jarang menimbulkan guncangan yang signifikan terhadap perekonomian. Permasalahan harga yang flutuatif hingga minimnya diversifikasi produk, sehingga persoalan ini terjebak dalam lingkaran setan dan membuat petani tidak bisa keluar dari hal tersebut. Di antara produk pertanian yang seringkali masuk ke dalam permasalahan adalah produk pertanian dari tanaman gambir. Petani yang sudah terbiasa menjual hasil pertanian ke pengumpul/tauke. Di samping praktis dan lebih cepat, petani tidak perlu memikirkan bagaimana produk tersebut masuk ke pasar utama, cukuplah itu menjadi urusan Tauke saja. Sejatinya, dalam jangka pendek persoalan ini tidaklah masalah. Petani tidak perlu memikirkan seluruh bauran pemasaran untuk menyampaikan produk ke konsumen, Petani hanya perlu menyediakan produk, persoalan harga, promosi, dan pendistribusian cukup menjadi urusan para Tauke. Namun, dalam jang

Mengenai SDGs : Memandang Kemiskinan dan Upaya Pengentasan Dalam Perspektif Islam

sumber : Merdeka Kemiskinan merupakan problematika kehidupan yang sejak dahulu dihadapi umat manusia. Kemiskinan juga menjadi momok bagi setiap individu. Dalam kehidupan sehari-hari, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya dalam masyarakat. Orang-orang miskin tidak hanya ditemui di negara berkembang, namun ada di negara maju.   Berbagai aturan dan sistem sosial belum mampu memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Kemiskinan bahkan menjadi wacana yang paling krusial ketimbang wacana lainnya, misalnya iklim, terorisme, dan perang. Berdasarkan data yang dirilis Sam Mountford, persentase survey adalah sebagai berikut: kemiskinan ekstrim 71 %, lingkungan 64 %, meningkatnya harga pangan dan energy 63 %, terorisme dan HAM serta penyebaran penyakit 59 %, ekonomi dunia 58 %, dan isu perang 57 %. Lebih lanjut, suatu penduduk dikatakan miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan jumlah rupiah minimum yang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutu