Dangau Tuo Institute

  Akhir-akhir ini, pembicaraan masyarakat mengenai salah satu instrumen ekonomi Umat, begitu keras terdengar. Kita belum usai tentang optimalisasi wakaf terhadap penguatan kesejahteraan ummat, publik dihebohkan dengan adanya upaya pemerintah untuk menggerakkan wakaf secara nasional. Jika difaham ini dalam ranah pikiran positif, maka negara cukup peka dengan permasalahan ummat Islam yang saat ini memang kebingungan dalam memanfaatkan harta yang berlebih. Masalahnya, upaya negara dalam menggerakkan salah satu unsur perekonomian Islam ini tidak disambut dengan kebahagiaan oleh seluruh ummat. Pasalnya, asumsi yang kuat muncul dengan menempatkan pemerintah hanya ingat untuk memanfaatkan wakaf ini di saat kondisi keuangan negara dengan beban utang yang semakin meningkat. Kalau tak salah dengar dan tak salah baca, utang negara saat ini sudah menyentuh level 6000 Triliun atau lebih dari sepertiga ukuran perekonomian negara ini. Meskipun sudah dijelaskan berkali-kali bahwa Wakaf tidak mas

Setiap tahun kaum muslim merayakan hari raya Idul Adha tidak terkecuali di kota Padang Panjang yang berjuluk Kota Serambi Makkah. Walaupun tahun ini ada suasana yang berbeda dalam pelaksanaan ibadah juga Idul Adhanya.Hari Raya ini identik dengan Haji dan pemotongan hewan qurban. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang sudah mampu, mampu dalam fisiknya terutama mampu dari segi fulusnya . Sedangkan menyangkut pemotongan  hewan qurban juga merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Disini kita tidak membahas masalah hajinya tapi masalah efek dari ibadah qurban bagi ekonomi umat berbasis masjid. Pada proses pelaksanaan ibadah qurban dengan pemotongan hewan qurban ini baik secara langsung maupun dengan mengirim hewan qurban ke daerah lain sebenarnya  memiliki dampak positif terhadap perputaran roda perekonomian umat tanpa kita sadari. Di Kota Padang panjang sendiri, jumlah kebutuhan hewan q

  Gema takbir di setiap masjid saling bersahut-sahutan disetiap penjuru kota Padang Panjang. Suasana yang sudah biasa dilalui setiap umat setiap tahun, namun mempunyai makna yang tersirat jika kita mau melihatnya secara seksama. Hampir di semua masjid di kota Padang Panjang terdapat sapi dan kambing yang sedang parkir yang hendak diqurbankan. Beragam jumlahnya. Dalam dua tahun terakhir jumlah hewan qurban di kota Padang panjang   lebih kurang 600 ekor setiap tahunnya. Dan itu menyebar di seluruh masjid dan mushala yang ada di kota Serambi Makkah ini. Namun tahun ini ada yang berbeda yaitu situasinya ditengah pandemi akan tetapi   hampir semua masjid tetap melakukan ibadah qurban walaupun di tengah Corona.   Ditengah kekawatiran akan terjadinya krisis ekonomi akibat dampak dari wabah coronayang menghantui dunia, basis ekonomi negeri yang berbasis masjid bergerak   pada ibadah qurban ini khususnya di perdagangan ternak. Buktinya sapi dan kambing qurban pada masjid   tetap ada,

Hingga tulisan ini dimunculkan, belum ada semacam himbauan ataupun gerakan bersama yang menyasar menjaga kestabilan perekonomian yang muncul dari dampak penyebaran virus Covid-19. Kita masih terfokus pada upaya pencegahan penyebaran virus, penguatan tenaga kesehatan beserta kelengkapan alat-alat kesehatan yang ada. Pemerintah masih terus berupaya untuk menempuh cara lain untuk tidak mengambil langkah lock-down , dan masih menekankan himbauan social-distancing . Meskipun himbauan tersebut masih belum diindahkan masyarakat sepenuhnya. Banyak faktor mengapa himbauan social-distancing dan beraktivitas di rumah tidak diterapkan secara sempurna. Padahal, kondisi terus menunjukkan perkembangan yang memprihatinkan. Bisa saja setiap kita melakukan himbauan untuk tetap di rumah dan tidak panik, namun sebuah himbauan jika tidak disertai dengan penanganan yang signfikan, itu sama saja melakukan pembiaran. Pemerintah seharusnya mulai melakukan tindakan yang terintegrasi dan harus meli

pict source: fajar.co.id Akhir-akhir ini publik Sumatera Barat dikejutkan oleh pendapat salah seorang Politisi PDIP yang memberikan suatu pandangan terkait kemajuan Pariwisata Sumatera Barat. Penekanan yang beliau kemukakan terkait dengan kekeliruan penerapan konsep wisata halal yang diasumsikan secara kuat menjadi penghambat perkembangan pariwisata di Sumatera Barat. Premis yang mendukung asumsi ini yaitu mengungkapkan wisata halal dipandang sebagai konsep pariwisata yang eksklusif karena menyasar wisatawan dari negara-negara muslim saja, padahal wisatawan dari negara muslim itu sendiri lebih memilih Bali dan Bogor sebagai destinasi wisata di Indonesia, padahal Sumatera Barat lebih tepat untuk dipilih karena sudah jelas menerapkan konsep wisata halal. Harus diakui bahwa pandangan ini menunjukkan keresahan dari seorang tokoh yang mungkin sudah gerah dengan perkembangan perekonomian Sumbar hingga saat ini tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini juga diha

pict source : portonews Ketika Bali Diusulkan sebagai salah satu kawasan wisata halal, banyak yang mempertentangkan hal tersebut karena memandang adanya semacam pengketatan dan tentunya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi Bali sebagai ikon utama pariwisata Indonesia di mata dunia, tentu akan mengalami semacam goncangan ketika ada kawasan di Pulau Bali dijadikan sebagai kawasan wisata halal. Kendati pun demikian, asumsi tersebut tidaklah benar jika masyarakat bisa memahami bagaimana esensi pariwasata di era ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Ketika masyarakat di negara maju memiliki kebutuhan yang tinggi akan sisi kebudayaan masyarakat yang masih kental, sejatinya pariwisata halal bisa dijadikan sebagai core-basic dalam pengembangan pariwisata yang berbasis nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat, terutama di Indonesia yang sejatinya memiliki nilai kebudayaan yang akrab dengan nilai-nilai keislaman.

Islam merupakan agama yang bersifat syumuliyah, artinya Islam sebagai sebuah ajaran mencakup segala aspek kehidupan manusia. Islam sebagai sebuah ajaran dibagi atas tiga aspek, yaitu: pertama, akidah. Akidah merupakan dimensi keimanan seorang manusia terhadap ke-Esa-an Allah, al-Nubuwwat (kenabian dan kitab-kitab suci) serta al-Ghaibiyyat (metafisika  atau ma ba’da al-thabi’ah). Kedua, syariah. Syariah merupakan aktualisasi dari keyakinan terhadap Allah yang bersifat lahiriah (eksoterik). Dimensi ini berisi segala bentuk aturan hubungan personal manusia terhadap Tuhannya, hubungan antar sesama manusia (muamalat). Kemudian sejumlah aturan ini oleh para ulama Islam disusun dan dibagi dalam bentuk aturan ibadah, hukum kekeluargaan (al-ahwal al-syakhshiyyah), hukum pidana (jinayat), politik (siyasah) dll. Ketiga, akhlak merupakan norma-norma yang mengatur dan menggerakkan hati nurani (qalb) manusia. KH Husein Muhammad dalam bukunya Menyusuri Jalan Cahaya menyebutkan, “akhlak sebag

Salah satu indikator kemandirian sebuah Negara dapat dibaca melalui sistem pengelolaan keuangan. Negara yang memiliki dukungan keuangan yang kuat tentu sulit dipengaruhi bahkan didikte oleh pihak lain. Dalam kajian ekonomi makro ada dua instrument yang dipakai oleh sebuah negara untuk mejaga kestabilan ekonomi dan keuangannya. Dua instrument tersebut adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan Fiskal atau secara tradisional dikenal dengan kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Di tengah-tengah percaturan perekonomian global, dimana peperangan ekonomi lazim terjadi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Hal ini menuntut Indonesia untuk membangun pe