Pajak: Jihad Keuangan Publik ?

Salah satu indikator kemandirian sebuah Negara dapat dibaca melalui sistem pengelolaan keuangan. Negara yang memiliki dukungan keuangan yang kuat tentu sulit dipengaruhi bahkan didikte oleh pihak lain. Dalam kajian ekonomi makro ada dua instrument yang dipakai oleh sebuah negara untuk mejaga kestabilan ekonomi dan keuangannya. Dua instrument tersebut adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kebijakan Fiskal atau secara tradisional dikenal dengan kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi makro.

Di tengah-tengah percaturan perekonomian global, dimana peperangan ekonomi lazim terjadi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Hal ini menuntut Indonesia untuk membangun perekonomian yang kuat melalui kebijakan publik atawa fiskal karena konsekuensi dari perekonomian pasti berlaku hukum penawaran dan permintaan yang dipengaruhi oleh kekuatan pasar.

Membicarakan tentang kebijakan fiskal maka erat kaitannya dengan pembahasan sumber keuangan negara. Sumber keuangan negara tentu dihasilkan dari sumber daya yang dimiliki oleh negara tsb. Jika sebuah negara memiliki potensi sumber daya alam yang mumpuni maka dapat dikelola guna untuk memenuhi keuangan negara. Begitu juga sebaliknya, apabila sumber daya alam tidak mencukupi maka diperlukan partisipasi aktif setiap warga Negara dalam merealisasikan ketahanan fiskal yang bermuara pada kedaulatan negara.

Bentuk partisipasi aktif setiap warga negara adalah pemberlakuan pajak. Pajak dimaksudkan sebagai salah satu instrument kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan APBN. Karena dalam struktur APBN Indonesia saat ini, pajak menjadi penyumbang terbesar. Dalam arti pajak adalah tulang punggung negara. Pajak membiayai sebahagian besar aktivitas negara.

Berdasarkan data yang diungkap oleh Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada tahun 2018 mencapai Rp 1315,9 triliun, atau hanya 92 persen realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun tahun lalu. Setidaknya kondisi ini cukup baik apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun 2017. Realisasi target penerimaan pajak hanya 89,4 persen, artinya dari Rp 1.238,6 triliun yang ditargetkan, yang terealisasi hanya Rp 1.283,6 triliun.

Tren penerimaan pajak yang tidak bisa mencapai ekspektasi tersebut tentu tidak berada dalam ruang kosong. Ada banyak variabel yang mempengaruhinya. Dari kondisi perekonomian global seperti penurunan harga komoditas sawit, batubara dll sampai dengan persoalan penggelapan pajak melalui pola shadow economy adalah salah banyak penyebabnya.

Agaknya pemerintah harus melakukan usaha ekstra untuk mendorong warga negaranya agar patuh membayar pajak. Karena, pengenaan pajak pada dasarnya menunjukkan kedaulatan negara atas kegiatan perekonomian lintas negara. Hal ini dapat dilihat melalui pengenaan pajak kepada semua warga negara Indonesia di mana pun berada serta pajak bagi WNI maupun WNA yang pendapatannya bersumber dari Indonesia.

Padahal konstribusi financial dalam bentuk uang yang dibayarkan masyarakat melalui pajak digunakan untuk membangun fasilitas dan sarana yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti: rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Uang pajak juga dikembalikan oleh negara kepada rakyatnya dalam bentuk pelayanan umum, seperti subsidi, kredit usaha, beasiswa, bantuan dan jaminan sosial lainnya. Selain itu, digunakan untuk membayarkan gaji para ASN, TNI dan Polri.

Begitu vitalnya pajak dalam kehidupan bernegara. Amat wajar apabila pajak dikatakan sebagai instrument penting dalam mewujudkan kemandirian sebuah bangsa. Kemandirian sebuah bangsa salah satunya dipengaruhi oleh kekuatan fiskalnya. Semakin baik kondisi fiskal sebuah negara maka semakin baik pula ketahanan negara tersebut. Semakin baik ketahanan negara maka kemandiriannya akan segera terwujud.

Belajar dari historis 1998, dimana perekonomian negara kala itu ambruk disebabkan oleh krisis moneter. Kondisi ini diperparah dengan rapuhnya ketahanan fiskal yang mengakibatkan pemerintah terpaksa meminta dana talangan dari IMF (International Monetary Fund). Tentu tidak ada makan siang gratis begitulah adagium menyebutkan. IMF (International Monetary Fund) mensyaratkan reformasi ekonomi, moneter dan perbankan. Pada hakikatnya campur tangan IMF ini merupakan sebuah bentuk serangan kepada kedaulatan dan kemandirian kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Harapannya preseden buruk ini tidak lagi terjadi.

Oleh karena itu, pajak sebagai sumber kekuatan utama dalam ketahanan fiskal harus tetap dipertahankan. Menghapuskan dan menolak pajak tanpa mencarikan alternatif solusinya justru akan membuat perekonomian negara ini memburuk. Meminjam statement Arif Rahmat (Punggawa Dangau Tuo Institute) yang mengatakan, “menolak pajak sama halnya menolak kemaslahatan”.

Terakhir, Jjka salah tujuan jihad adalah membebaskan kaum tertindas/terbelakang (mustad’afin) dari ketertindasan maka pajak adalah diversifikasi dari instrument jihad tersebut. Karena dalam konteks perekonomian modern, pajak merupakan salah satu instrument pemerintahan untuk mengetaskan persoalan kemiskinan. Bukankah orang-orang miskin termasuk kaum mustad’afin??

Hardiansyah Fadli

Dangau Tuo Institute