Skip to main content

Posts

Mengenai SDGs : Transformasi Pemuda di era 4.0 dan Pembangunan Berkelanjutan

source : Republika.com Revolusi industri 4.0 mulai berkembang di jerman pada tahun 2011 yang menggambarkan sebuah era baru sedang dimulai yaitu masa peralihan dari komputerisasi ke digital. Perubahan ini memberikan dampak yang cukup signifikan kepada manusia tidak hanya dari aspek ekonomi yang bersandarkan pada   kecanggihan sebuah tekhnologi informasi, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya. Negara-negara berkembang saat ini berlomba-lomba dalam merancang strategi untuk menjadi yang teratas dalam menyongsong revolusi industri 4.0 in seperti yang tengah berkembang di Indonesia. Dengan menargetkan tercapainya 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030, ini bentuk kesungguhan Indonesia untuk ikut serta dalam mengembangkan Industri 4.0 yang notabene nya dilakukan oleh generasi muda. Mengapa pemuda? sebab   pemuda merupakan   orang-orang yang secara tenaga dan fikiran masih ideal dalam melakukan aktivitas dalam melakukan konstruksi fikiran serta gagasan hingga pada tahapan rea

JOKOWINOMICS : Pudarnya Asa Indonesia Menuju Green Economy dan SDGs

Negara-negara maju ( advance economy ) terus berupaya untuk memperluas pasar dengan melakukan investasi ke negara-negara berkembang sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan keseimbangan di negaranya. Meskipun, dalam beberapa tahun terakhir banyak yang menarik dananya dari negara-negara berkembang karena pengketatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang cukup membuat guncangan yang berdampak pada terjadinya krisis seperti yang dialami oleh Turki, Argentina, dan Venezuela. Selain itu, tingginya tensi bisnis di negara maju semenjak upaya pewujudan pembangunan berkelanjutan serta ekonomi hijau membuat para investor dari negara maju yang masih bertahan dalam paradigma lama yang mengedepankan Millenium Development Goals (MDGs) dan Ekonomi Coklat ( Brown Economy ) sehingga memiliki kecenderungan untuk mengalihkan modalnya ke negara-negara berkembang yang belum mengedepankan sisi lingkungan di dalam aktivitas perekonomiannya. Indonesia merupakan negara yang cukup “seksi” sebagai n

Pajak: Jihad Keuangan Publik ?

Salah satu indikator kemandirian sebuah Negara dapat dibaca melalui sistem pengelolaan keuangan. Negara yang memiliki dukungan keuangan yang kuat tentu sulit dipengaruhi bahkan didikte oleh pihak lain. Dalam kajian ekonomi makro ada dua instrument yang dipakai oleh sebuah negara untuk mejaga kestabilan ekonomi dan keuangannya. Dua instrument tersebut adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan Fiskal atau secara tradisional dikenal dengan kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Di tengah-tengah percaturan perekonomian global, dimana peperangan ekonomi lazim terjadi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Hal ini menuntut Indonesia untuk membangun pe

PEMBEBASAN KEMISKINAN RAKYAT

Keluh kesah untuk menyelesaikan kemiskinan sudah dirasakan oleh sistim sosialis, kapitalis dan ekonomi islam. Ketiga sistim ini telah banyak menawarkan gagasan serta kenyataan untuk rakyat demi membebaskan dari kemiskinan akan tetapi masih belum terjawab kemiskinan itu bisa benar-benar habis di tengah masyarakat. Kemiskinan yang di kategorikan sebagai isu kesejahteraan sosial pada sistem kapitalisme dimana di terapkan persaingan bebas yang keadaan rakyat tidak sama, rakyat terperangah di tengah orang yang bermodal dengan orang yang tidak bermodal di antara kedua ini berpacu untuk menjadi yang terkaya. Jadi sudah jelas sistim kapitalis hanya bisa menawarkan hal semacam ini tidak ada keadilan sosial padanya. Kemudian dalam kacamata sistim sosialis mustahil banyak orang kaya yang banyak itu adalah orang miskin, ini di sebabkan orang-orang kaya sudah dulu menguasai alat, teknologi dan pasar kemudian melakukan penghisapan terhadap orang miskin. Dan harus di ketahui penghisapan itu hanya

Kartu Pra-Kerja Vs Kartu Pengangguran : Potret Rendahnya Produktivitas Rakyat Indonesia

Pict source : Tempo.co Beberapa waktu yang lalu, saya sempat mengkrtisi program yang ditawarkan oleh Jokowi yang saya pandang sebagai sebuah upaya memanjakan rakyat dan tidak memiliki substansi yang jelas serta kontradiktif dengan kampanye beliau yang menggalakkan terbentuknya wirausahawan-wirausahan muda. Program kartu pra-kerja yang saya nilai sebagai bentuk program populis yang hanya menyasar kelompok-kelompok tertentu dan bahkan saya menilai Jokowi mengakui bahwa pengangguran di Indonesia ini masih terbilang tinggi. Saya bahkan menilai ini program absurd, sama absurdnya dengan program yang dijanjikan salah satu partai oposisi yang menghedaki penghapusan pajak kendaraan bermotor. Namun, setelah konteks dan teknis program ini dijelaskan dengan sedemikian rupa, maka harus saya akui bahwa program ini adalah upaya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia dan menjaga kualitas tersebut dengan insentif persiapan sebelum angkatan kerja yang berkualitas tersebu

Menolak Pajak = Menolak Maslahah (?)

Tujuan dibentuknya sebuah negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya dalam berbagai sector . U ntuk tercapainya tujuan tersebut tentu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakanny a. K esejahteraan dalam negara bisa diukur salah satunya dengan keberhasilan dalam pembangunan, pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna mencapai kesejahteraan dan taraf hidup dari warga yang mana ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah, untuk melakukan pembangunan dalam sebuah negara tentu mesti ditopang oleh dana yang cukup . Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana pembangunan yaitu dengan melakukan pemungutan kepada warga negara yang di sebut dengan pajak, yang pada dasarnya pajak dalam sebuah negara dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan yang disebut sebagai distribution of wefare (pemerataan kesejahteraan). Pajak dalam sistem pemerintahan adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wa

Bagaimanakah Ekonomi Menyeimbangkan dan Mengidealkan? : Konsep Keseimbangan Dua Sektor

Pada dasarnya, keberadaan sistim ekonomi yang diterapkan pada suatu negara adalah bertujuan untuk bagaimana memperkuat tatanan kehidupan di negara tersebut hingga kemudian membawa ke arah kemajuan. Meksipun, kenyataan yang terjadi adalah banyak masyarakat yang menderita meskipun negara tersebut telah menerapkan sistim ekonomi yang cukup bagus dan tertata. Kita perlu kembali mendudukkan pemahaman yang utuh bagaimana sesungguhnya ekonomi bekerja serta mencapai keseimbangan sejati yang berujung pada kesejahteraan. Dengan demikian, pada saat pemerintah menggunakan alat beberapa alat kebijakan, maka masyarakat akan merasakan dampak yang cukup berarti. Di antara alat kebijakan yang ditempuh untuk mencapai keseimbangan itu adalah kebijakan fiskal dengan meningkatkan belanja pemerintah di sektor produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan pengendalian inflasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Ketika suatu negara meningkatkan belanja modal, maka diasumsikan