Ekonomi Pergerakan : Gerakan Politik Ilmiah

Ruang publik cukup panas dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dari tokoh politik yang menimbulkan reaksi publik yang kurang baik. Ketika hendak menyuarakan kritik, si pengkritik selalu terhenti dengan diksi “ tabayyun dulu lah!”, padahal pada kenyataannya persoalan sudah terlihat jelas dan berbagai parameter sudah begitu jelas menegaskan betapa gamblangnya kekeliruan dari permasalahan tersebut.

Sebut saja, permasalahan interaksi atau hubungan antara kekuatan kelembagaan KPK dan arus investasi asing.  Dinyatakan  bahwa KPK yang begitu kuat akan menghambat masuknya investasi asing yang kemudian dipandang sebagai proses politik yang tidak bisa dielaborasi secara ilmiah. Kuatnya anggapan tersebut seolah menjelaskan bahwa terdapatnya sebuah fakta tersembunyi yang tidak mungkin diungkapkan kepada publik dan jika diteruskan Indonesia akan berada di dalam kondisi perlambatan.

Sejatinya, berbicara terkait dengan investasi asing ini tidak lepas dari pembicaraan melalui perspektif teoritis dan pendekatan politik. Secara teoritis sudah jelas, investasi asing berkaitan dengan faktor penarik (pull factor) yang berkaitan dengan kondisi fundamental pada suatu negara. Apakah itu berkaitan dengan tingkat produktivitas, stabilitas harga, tingkat upah, atau yang berkaitan dengan kondisi pasar. Sementara dari sisi politik, adanya pendekatan melalui penguatan kebijakan yang menunjang penguatan sistem investasi di negara tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kepastian hukum, kebijakan terkait ketenagakerjaan, aspek lingkungan, dan kemudahan izin.

Semua persoalan di atas merupakan permasalahan umum yang sudah menjadi tujuan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, persoalan politik juga tidak lepas dari aturan main kelembagaan yang menunjang namun terkadang menghambat investasi masuk. Terkadang, terdapat perihal kelembagaan yang memang terlihat samar dan abstrak namun, menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi dunia investasi.

Walau bagaimanapun, persoalan kebijakan harus berangkat dari penjelasan secara empiris beruapa analisis fenomena secara terstruktur. Terkhusus bagi Indonesia yang menganut rezim devisa bebas dan nilai tukar mengambang murni ( bagi yang belum tahu, Indonesia telah menerapkan rezim kebijakan ini semenjak tahun 2006 ketika negara ini secara resmi menerapkan penargetan inflasi). Setiap kebijakan yang berkaitan dengan mobilisasi modal harus linear dengan dinamika pasar global serta standar-standar yang ada di dalamnya. Sehingga, para perumus kebijakan harus betul-betul memahami situasi tersebut secara komprehensif.

Lantas bagaimana posisi political will di sini? Ketika suatu kondisi telah menjelaskan bagaimana model kebijakan sesuai dengan hal tersebut, maka kebijakan tidak boleh keluar dari alur yang sejalan dengan fenomena yang ada. Agar, kebijakan tetap memegang fungsi eksogenitasnya.

Terakhir, terkait politik ini, pada abad ke 18, Jhon Stuart Mill telah meletakkan asas dan filosofi kebijakan sebagai bagian dari dasar-dasar politik. Sebuah upaya di dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan itu haruslah tetap berpegang pada pertimbangan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara (value of judgement). Dengan demikian, setiap perangkat perumus kebijakan itu harus betul-betul memiliki formulasi yang tepat dan sesuai dengan penjabaran fenomena yang ada.

Lebih jauh sebelumnya, Islam di dalam Fiqh Siyasah juga telah menegaskan terkait kepemimpinan dan kekuasaan yang mengedepankan mashlahah sebagai hal utama di dalam proses politik. Dengan demikian, persoalan politik itu betul-betul harus peka terhadap kondisi rasional dan realitas yang jelas, transparan, terukur, dan teruji.

Dengan demikian, sisi ilmiah di dalam politik memang tidak bisa lepas. Meskipun proses politik mengedepankan sisi realita, namun analysis secara ilmiah harus betul-betul dikedepankan.

Dangau Tuo Institute