Sesungguhnya, persoalan kesejahteraan haruslah lepas dari intervensi kebijakan apapun. Baik itu dari sisi fiskal, moneter, ataupun perdagangan. Karena dengan cara itulah sistim menghargai eksistensi manusia, dan manusia dengan begitu mampu menghargai hakikat dirinya sebagai makhluk yang mempertaruhkan hidup bersama pertimbangan nilai demi mewujudkan kepentingan bersama. Yakni, Kesejahteraan!
Lebih lanjut mengenai kesejahteraan, manusia tunduk pada definisinya akan kesejahteraan yang diinginkan. Sehingga kebebasan adalah alat utama dalam meraih semua itu. Sekiranya kebebasan dimusnahkan dan eksistensi individu dihantam, maka jangan sesekali berharap manusia akan mencapai kesejahteraan tersebut.
Namun, hakikatnya kesejahteraan tidaklah berdiri sendiri. Ia harus ditopang dengan perwujudan keseimbangan yang menyeluruh. Apabila upaya mencapai kesejahteraan mulai menyulut pertikaian, maka tentu perlu adanya permodelan yang ter-moderasi dengan baik. Intervensi kebijaksanaan penting untuk ditekankan.
Mengapa kebijaksanaan? Itu tentu tidak lepas dari perkara pemahaman dan penghayatan akan sebuah kondisi. Apabila persoalan kesejahteraan terganggu karena tingginya peredaran uang yang menimbulkan inflasi, sudah tentu perlu pengketatan operasi di "pemasok" uang hingga kemudian uang itu "pulang" ke rumahnya agar tidak menyampah di sektor nyata/rill. Harga uang ditingkatkan dengan kebijaksanaan yang disebut dengan bunga!
Namun, jika persoalan yang ditekankan adalah kebijakan, maka jangan harap persoalan itu akan terpaut pada kepentingan bersama (hanya kepentingan yg sama).
Kebijaksanaan perlu diperkuat agar tercapainya keadilan, dengan keadilan, maka sudah tentu kesejahteraan akan menjadi milik bersama.
Namun, semua itu akan menjadi omong kosong dan permainan belaka jika yang dikedepankan adalah kebijakan yang ditopang oleh partai. Partai-partai yang mayoritas kerjanya adalah transaksi omong kosong serta pertaruhan "investasi" risiko tinggi, maka sah saja jika persoalan keadilan dan kesejateraan adalah omong kosong belaka!
Apakah partai perlu dimusnahkan? Jawabannya tentu tidak jika mereka mampu mengedepankan kebijaksanaan ketimbang kebijakan. Karena jika yang dikedepankan itu adalah kebijakan saja, maka mereka hanya akan menjadi pemusnah dari keadilan dan kesejahteraan itu sendiri.
Pernahkan tuan-tuan mendengar wacana sebuah partai yang hendak menyusun kebijakan pembebasan pajak? Bukankah itu perusak karena hanya omong kosong sebab bertentangan dengan ideologi dan idealisme dari sebuah kebijaksanaan?
Akhir kata, sekiranya tuan-tuan memahami titik kritis antara kebijakan dan kebijaksanaan, maka tuan-tuan akan mudah memahami kapan partai-partai itu menjual omong kosongnya untuk memperkuat keadilan dan kesejahteraan.
TABIK!!
Comments
Post a Comment
Terima Kasih