Dangau Tuo Institute

  Pariwisata merupakan sektor perekonomian yang cukup berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah setelah pertanian dan perdagangan. Apalagi bagi daerah yang tidak memiliki kecocokan untuk pertumbuhan industri manufaktur, keberadaan pariwisata bisa dianggap sebagai tonggak kegiatan perekonomian utama untuk mewujudkan kesejahteraan, kemajuan, serta peningkatan jumlah devisa. Oleh karena itu, calon kepada daerah yang akan memimpin daerah dengan karakteristik yang demikian harus menetapkan program unggulan terkait pariwisata yang lebih relevan dan efektif.   Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan karakteristik yang cocok untuk pengembangan pariwisata, sepatutnya harus memiliki formula kebijakan dan program yang tepat saat merumuskan segala hal yang berkaitan dengan penguatan industri pariwisata. Program atau kebijakan yang ditetapkan harus berkenaan dengan bagaimana membentuk iklim serta karakteristik pariwisata yang menarik wisatawan, terutama wisatawa

  Rupiah berada pada titik nadir pasca krisis tahun 1998. Dalam catatan terakhir, kurs rupiah pada posisi Rp14.690 per Dollar AS. Ini bisa difahami sebagai titik bahaya dan Indonesia berada di ambang krisis(lagi)! Apalagi, pada saat Pandemi covid-19 ini, persoalan terus menjelar dan membahayakan fundamental ekonomi Indonesia.  Berbicara tentang krisis, semua negara di dunia ini senantiasa dibayangi oleh krisis. Karena perekonomian dunia saat ini tidak bisa lepas dari kerentanan. Hanya dengan tata kelola yang baik, serta solidaritas yang kuat antara pemerintah dan rakyat, krisis masih jauh. Jika semua itu tidak ada, maka benar apa yang dikatakan Pak Prabowo, Indonesia bisa bubar! Tahun 2016 yang lalu, Presiden Jokowi sempat melontarkan sebuah pandangan tentang Yuan sebagai mata uang acuan. Menurut Beliau, Kurs rupiah-dollar semakin tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, malah hanya mencerminkan cerminan kondisi ekonomi AS saja. Hendaknya, Indonesia sudah mulai menguku

  picture source : Sindonews.com Indikator tercapainya inklusi keuangan adalah pada saat setiap masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal, serta memperoleh benefit dari layanan keuangan tersebut secara optimal, sebagaimanan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden No 82 tahun 2016. Selain itu, inklusi keuangan juga merupakan representasi dari kuatnya literasi keuangan masyarakat, sehingga implikasi lanjutan dari hal ini adalah meningkatnya kegiatan perekonomian dan tentunya tercepai kesejahteraan yang ideal. Karena begitu pentingnya inklusi keuangan ini, maka sesungguhnya layanan keuangan itu harus menyentuh segmen masyarakat yang memiliki potensi yang besar dan memberikan prospek pengembangan layanan keuangan yang berkelanjutan. Selain daripada itu, layanan keuangan yang dikembangkan adalah bentuk layanan yang memiliki risiko yang rendah serta memiliki ketahanan yang cukup terhadap krisis dan seperti yang   kita ketahui, layanan keuangan Syariah merupaka